Total Tayangan Halaman

Laman

Selasa, 23 Agustus 2011

Kritikan Logika Aristotelian



Sebelum terbentuk masyarakat, individu terlahir lebih dulu. Dia hidup dalam sebuah keluarga. Ketergantungan pada orang tua menjadi sesuatu yang tak terhidarkan bagi si anak. Dia menyusi dan berbicara seperti yang disimbolkan keluarga oleh orang tuanya.
Makin kompleksnya sistem kekeluargaan dalam komunitas, keluarga-keluarga membentuk desa, yang kemudian menjadi kota. Maka munculah pemerintahan. Disini awal mula terjadi relasi antara si pemerintah (pelayan dalam arti idealnya) dan yang diperintah: yaitu rakyat (atau yang dilayani dalam arti ideal).
Sering kali dalam melihat politik, para ahli mengacu pada sistem yang ada pada masyarakat Yunani kuno. Karena di Yunani memiliki sistem pemerintahan yang “unik”. Ada beberapa ratus kota di Yunani, dan di setiap kota berpenduduk ratusan ribu—orang Yunani menyebutnya Polis. Dan polis terbesar ialah Athena, ada sekitar tiga ratus ribu penduduk. Setiap kota memiliki corak pemerintahannya masing-masing.
Masa itulah cikal bakal istilah demokrasi. Para filsuf membuat konsep ideal mengenai relasi pemerintah dan yang diperintah. Atau dalam arti ideal, antara yang melayani dengan yang dilayani. Dalam konsepnya, karena individu bagian dari masyarakat maka dia tidak bisa lepas dari hukum masyarakat—yang diwakili oleh para legilator serta eksekutif plus yudikatif: ketiganya sebagai sistem ideal pemerintahan. Dalam keputusan bersama itulah peran politik berjalan.
Pendekatan tersebut menjadi cikal bakal konsep politik di masa sekarang. Melalui berbagai tambahan-tambahan oleh filsuf sesudahnya.
Politik sebagai salah satu Ilmu Tentang Manusia
Kata politik setidaknya mengacu pada komunitas ideal pada zaman Yunani kuno. Sedangkan sistem idealnya ialah demokrasi: suatu pemerintahan oleh rakyat. Sebagai bidang ilmu sendiri, kajian politik berkembang, melebihi bidang-bidang kajian ilmu yang lainnya. Sampai-sampai proporsinya menjadi kurang seimbang dengan kajian ilmu lainya (semisal: sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi dsb). Menurut bahasa saya pribadi: terlalu dibesar-besarkan.
Padahal, sebagai bagian dari kajian ilmu manusia, ilmu politik hanya sebagian kecil dari kajian ilmu tentang masyarakat (social). Politik mengkaji hubungan antara individu dengan komunitasnya dari sudut pandang sistem pengaturan kekuasaannya. Sosiologi mengkaji individu dengan individu lain dari sudut pandang interaksi yang membentuknya sehingga menciptakan organisasi, antropologi mengkaji individu karena gagasan kolektifnya yang membentuk sistem budaya, psikologi mengkaji manusia sebagai makhluk otonom yang memilik jiwa (pikiran, perasaan dan tubuhnya), sejarah mengkaji manusia berdasarkan tindakannya berdasarkan waktu, geografi mengkaji manusia berdasarkan dimana dia bertempat tinggal dan bagaimana pola-pola itu terjadi di muka bumi, dan sebagai makhluk ekonomi manusia harus mengkonsumsi, berproduksi serta berdistribusi, serta yang terakhir manusia sebagai makhluk pembelajar dalam kajian ilmu Pendidikan. Saya sendiri kurang memahamai mengapa dalam mengkaji manusia, kita menjadi terpecah belah seperti ini?
Manusia sebagai Makhluk Berfikir
Dari berbagai penjabaran mengenai posisi ilmu yang mengkaji manusia diatas, saya sengaja mengingatkan, bahwa manusia itu “unik” bila dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan saat ini kita melihat peradaban manusia sedikit-demi sedikit memperlihatkan paradok-paradok yang menegangkan sekaligus menggelikan (menurut saya). Para intelektual “berkoar-koar” tentang konsep serta gagasan yang mencoba menggerakan sejarah dunia. Anehnya, semua orang, termasuk intelektual, ikut-ikutan tanpa dengan kritis menelaah gagasan tersebut: Dengan bahasa saya: kita mengalami sindrom “kebaruan”, artinya apa yang baru itulah yang baik.ha2…(menurut saya ini pemikiran yang paling bodoh yang sering kita lakukan)
Aristoteles memang bukan yang pertama membicarakan tentang negara. Sebelumnya Plato lebih dulu membahas tapi masih dalam tataran konsep ideal. Kedua filsuf, baik Plato maupun Aristoles, merupakan generasi “pemikir” terbaik pasca kematian Socrates yang menyedihkan: karena dituduh memprovokasi anak muda untuk memberontak. Padahal, saat itu Socrates sedang mengajak anak muda untuk “menggunakan pikirannya”.
Manusia sebagai Warga Negara dalam Pengertian Aristoteles
Aristoteles mengembangkan dengan konkret mengenai gagasan negaranya Plato, selain itu juga sedang mengembangkan kemampuan dalam hal ilmu logika. Aristoteles mejabarkan dengan rinci pemikiran-pemikiran politiknya. Ringkasnya: Aristoteles memberikan panduan pemikiran bagaimana individu harus menjadi warga negara yang baik dan bagaimana seharusnya negara memperlakukan individu.
Dengan demikian, apa yang “dilakukan” individu dan “dimiliki” individu ada dibawah wewenang “negara”. Termasuk hak milik pribadi yang manusia kumpulkan selama hidupnya. Dalam sudut pandang inilah, Aristoles terlalu menyederhanakan relasi yang dikembangkannya. Dia hanya melihat manusia sebagai “bagian” dan “milik” komunitas ataupun “negara”.
Kecenderungan-Kecenderungan
Sekarang, konsep relasi individu dan negara menjadi perdebatan yang sangat sengit. Sebagai bagian dari komunitas, individu harus tunduk pada komunitas yang mengaturnya (sekarang disebut negara—dan barangkali di masa depan kita akan meneliti istilah “negara” seperti saat ini ketika kita meneliti kerajaan ataupun peradaban kuno seperti yang kita lakukan sekarang). Dan perdebatan ini akan kita lihat lebih seru dengan kendaraan globalisasi yang melaju kencang. Relasi dunia yang terdiri dari hubungan “negara-negara bentukan pasca kolonial” dengan “akumulasi modal internasional melalui perusahaan multinasional, serta pemerintahan global, institusi global, ideologi transnasional sampai dengan “desa global” (global vilage) hingga dalam bahasa global akan muncul dua jenis orang: “pemenang dan pecundang”. Begitu banyak jargon-jargon hinga kita lupa bahwa yang kita bicarakan itu: Manusia.
Kerumitan tersebut, ibarat benang yang sudah sengaja kita kusutkan, tapi anehnya kita marah karenanya….barangkali Tuhan sekarang sedang tertawa melihat kita. Sekian…
*Giyanto: Mantan Filsuf tinggal di Semarang

Pemahaman Konseptual tentag Ideologi

 "Ideologi" bukanlha istilah yang asing bagi kita. istilah tersebut akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui media massa, kita sering mendengar dan membaca istilah itu. bahkan, mungkin kita pun sering menggunakan istilah itu.
 Ketika kita sering mendengar, membaca, atau menggunakan istilah itu, kita tahu bahwa yang dibicarakan adalah tentang gagasan. Ideologi memang berkenaan dengan gagasan. Tetapi, gagasan macam apakah ideologi itu? Apa sesungguhnya ideologi itu?
  Tidaklah mudah menjawab pertanyaan itu. karena ideologi merupakan istilah yang memiliki beragam makna.     
  Artinya apa yang dimaksud seseorang dengan istilah itu bisa sama sekali berbedadari apa yang dimaksud oleh orang lain. Itulah sebabnya kita perlu secara singkat menelusuri dimensi historis makna ideologi

1.Nicollo Machiavelli (1469-1527)
  Nicollo Machiavelli berasal dari Florence, Italia. meskipun mengenal istilah ideologi, Machiavelli adalah orang pertama yang secara langsung membahas fenomena ideologi. Ia mengamati dan membahas secara mendalam mengenai praktik-praktik politik yang dilakukan oleh para Pangeran. salah satu hasil pengamatannya tampak dalam bukunya yang terkenal berjudul II Principe. Menurut Machievelli, ideologi pada dasarnya berkenaan dengan siasat dalam berpolitik praktis. Siasat itu teruama tampak dalam tiga hal. pertama, kecenderungan orang untuk melakukan penilaian keadaan berdasarkan kepentingannya. Kedua, konsepsi-konsepsi keagamaan seringkali digunakan untuk menggalang kekuasaan dan melkukan dominasi. Ketiga, kebutuhan untuk menggunakan tipu daya dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
  Dalam pandangannya Machiavelli, ideologi hakikatnya adalah pengetahuan mengenai cara menyembunyikan kepentingan, mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi keagamaan dan tipu daya. Pemahaman tersebut mempengaruhi pemikiran-pemikiran lehbih lanjut mengenai ideologi, terutama pemikiran Karl Marx.

2.Antoine Destut de Tracy (1754-1856)
  Ia adalah pemikir Prancis. Ia hidup pada masa-masa terjadinya gejolak revolusi Perancis. pemikirannya sangat dipengaruhi oleh rasionalisme Abad Pencerahan.
Bagi de Tracy, istilah ideologi memiliki konotasi positif. ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau ilmu tentang ide-ide, Tepatnya, ilmu pengetahuan yang tepat mengenai dan yang mengatasi prasangka-prasangka agama maupun metafisika.
  Melalui ilmu baru itu, bersama dengan rekannya sesamam adeolog, berusaha mangajak masyarakat prancis untuk berusaha menemukan dan menilai ide yang sehat dan ide yang tidak sehat yang berkembang dalam masyarakat. Ide yang sehat adalah yang sesuai dengan realita dan sejalan dengan akal budi. Sementara itu, bertentangan dengan akal budi, yang lalu ia buat dengan realitas dan palsu atau khayalan belaka.
  Dengan demikian, meskipun ideologi berkenaan dengan dunia gagasan, bagi de Tracy ideologi tidak hanya bersifat teoretis. ideologi mesti memiliki implikasi praktis. Ideologi harus ada gunanya dalam kehidupan praktis sehari-hari, yaitu memberi patokan-patokan untuk melakukan perbaikan keadaan masyarakat.
 Ketika itu, dalam masyarkat Perancis terjadi banyak sekali ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi, demikian menurut pengamatan de Tracy, karena adanya gagasan palsu, yaitu gagasan yang tidak bertumpu pada kenyataan dan akal budi. Contoh gagasan palsu itu adalah gagasan yang bersumber dari agama, bahwa raja memiliki kekuasaan dari tuhan. Akibatnya, kekuasaan raja bersifat mutlak, tidak bisa giganggu gugat.
  Agama, menurut de Tracy, merupakan sumber pengetahuan yang tidak sehat. Karena itu, negara tidak boleh dijalankan berdasarkn kaidah-kaidah agama.Tetapi, ketika Napoleon berkuasa, de Tracy didepak Senat. Napoleon menganggap ideologi sebagai gagasan yang bersifat doktriner dari para pemikir, sesuatu yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan praktik politik. Sejak itu, ideologi lenyap dari gelanggang kehidupan politik.

3. Karl Marx (1818-1883)
  Lima puluh tahun kemudian, setelah de Tracy didepak senat, ideologi menjadi perhatian kembali. Itu terjadi berkat pemikiran Karl Marx. Marx berasal dari Prussia (kini jerman). Ia mengemukakan pandangannya mengenai ideologi dalam bukunya berjudul Die Deutch Ideologie. Marx memahami ideologi berkebalikan dari pengertian menurut de Tracy. Bagi de Tracy, ideologi adalah gagasan yang sehat, yang sesuai dengan realitas. sebaliknya menurut Marx, ideologi adalah kesadaran palsu.
  Mengapa disebut kesadaran palsu? Karena ideologi merupakan hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh pemikir. Padahal kesadaran para pemikir itu pada dasarnya sangat ditentukan oleh kepentingannya. Maka hasil pemikiran yang muncul dalam bentuk ideologi sesungguhnya tidak lebih dari khayalan untuk melindungi kepentingan kelas para pemikir itu. Kelas pemikirn itu menurut Marx umumnya adalah kelas penguasa, yang memaksakan ide itu kepada masyarakat.
  Dengan demikian, ideologi menurut Marx pada dasarnya adalah pengandaian-pengndaian spekulatif. Pengandaian-pangandaian spekulatif itu berupa agama, moralitas, atau keyakinan polotik. Meskipun dianggap sebagai kenyataan.Hal itu demikian menyembunyikan atau melindungi kepentingan kelas sosial si penyusun ideologi. Demikianlah ideologi dasar pembenaran atas hak-hak istimewa kelas tertentu.

4. Louis Althusser (1918-    )
  pandangan keempat mengenai ideologi di kemukakan oleh Louis Althusser. Ia adalah murid Marx. Namun mengenai ideologi. Menurut Althusser, ideologi memang berisi gagasan spekulatif. Namun itu tidak berarti bahwa ideologi adalah kesadaran palsu. Sebab, gagasan spekulatif itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana manusia semestinya menjalankan hidupnya. Jadi ideologi bukanlah jawaban atas pertanyaan 'apa itu dunia'. Melainkan, jawaban atas pertanyaan 'bagaimana orang harus menjalani hidup di dunia'. Dengan demikian, sesungguhnya setiap orang membutuhkan ideologi. Sebab, setiap orang perlu memiliki keyakinan tentang bagaimana semestinya ia menjalani kehidupannya.
  Pendek kata, setiap orang membutuhkan pedoman hidup baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Dan, persis, pedoman hidup itulah yang ditawarkan oleh ideologi.

Senin, 22 Agustus 2011

Butir-butir Pancasila

  • Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
  • Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
    menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
  • Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing masing
  • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini
  • Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama.
  • Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.
  • Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.
  • Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan.
  • Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.
  • Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.

Faham

Perda Syariat – Mengancam Integrasi Bangsa

Pikirkan jika suatu kebenaran, kesalahan maupun etika moral ditentukan oleh sebuah definisi sebuah agama dalam hal ini agama Islam. Sedangkan ketika anda terlibat didalamnya anda adalah seseorang yang memeluk agama diluar Islam! Apakah yang anda pikirkan dan bagai mana perasaan di hati anda ketika sebuah kebenaran dan moralitas pada hati nurani anda ditentukan oleh agama lain yang bukan anda anut?
Sekarang dibeberapa provinsi telah terjadi, dengan alasan moral dan budaya maka diterapkanlah aturan tersebut. Sebagai contoh, kini di sebuah provinsi semua wanita harus menggunakan jilbab. Mungkin bagi sebagian kecil orang yang tinggal di Indonesia merupakan keindahan namun bagai mana dengan budaya yang selama ini telah ada? Jangankan di tanah Papua, pakaian Kebaya pun artinya dilarang dipakai olah putri daerah. Bukankah ini merupakan penghianatan terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia yang begitu heterogen. Jika anda masih ragu, silahkan lihat apa yang terjadi di Saudi Arabia dengan aliran Salafy Wahabinya. Tidak ada pemilu, tidak ada kesetaraan gender dan lihat betapa tersisihnya kaum wanita dan penganut agama minoritas disana. Jika memang anda cinta dengan Adat, Budaya dan Toleransi umat beragama di Indonesia dukung dan jagalah kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

Pemilihan Ideologi Pacasila

Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.
Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang terangan menentang pasal ke 4. Namun hal itu akan dibahas lain kali.
Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan pernah diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “… dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga kini yaitu Nahdatul Ulama dan Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung namun pasti akan menjadikan indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut dapat memojokan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu disintegrasi bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya Islam namun termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama resmi negara.
Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.

Pengertian Ideologi

Ideology berasal dari bahasa Yunani dan merupakan gabungan dari dua kata yaitu edios yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideology secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Dalam arti luas, ideology adalah pedoman normative yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nila dasar dan keyakinan yang dijunjung tinggi.
Ada beberapa istilah ideology menurut beberapa para ahli yaitu:
a. Destut De Traacy :istilah ideology pertama kali dikemukakan oleh destut de Tracy tahun 1796 yang berarti suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.
b. Ramlan Surbakti membagi dalam dua pengertian yakni :
1. Ideologi secara fungsional : seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan Negara yag dianggap paling baik.
2. Ideologi secara structural : suatu system pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.